Dalam sambutannya Ralahalu mengakui Maluku berada diantara provinsi di Indonesia timur bahkan di seluruh Indonesia. "Pada bulan Maret 2010, hanya 3 daerah di KTI yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional.Sedangkan sebanyak 6 provinsi di KTI merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat," papar Ralahalu di hadapan hadirin. Untuk mengatasi problem kemiskinan, Ralahalu segera mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang merupakan tujuan dari pembangunan milenium. Tingkat Kemiskinan di KTI masih relatif tinggi, Maluku juga masuk satu dari empat provinsi di kawasan ini dengan tingkat pengangguran tertinggi di atas angka nasional. Sebanyak 250 peserta hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu sejak kemarin. Mereka berkumpul guna membahas berbagai isu ketertinggalan pembangunan. Hadir beberapa kepala daerah, dari gubernur hingga bupati dan wali kota, demikian pula kelompok-kelompok civil society. Mereka saling tukar informasi dan solusi-solusi cerdas di daerah masing-masing dalam melawan berbagai isu kemiskinan. Pertemuan yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu itu berlangsung hangat dalam semangat penuh kekeluargaan, sebagai sesama daerah dari Indonesia Timur. Sejumlah perwakilan pemerintah pusat, NGO dan peninjau dari negara asing turut hadir. Kepada wartawan, Ralahalu mengatakan, sudah tampak keterpaduan untuk membangun KTI dengan pemerintah pusat. Hanya saja keseriusan pemerintah pusat masih sangat ditunggu-tunggu. "Implementasinya belum berjalan baik, perlu suatu keseriusan dari pemerintah pusat, saya kira persoalannya terletaknya disitu," ungkapnya. Dia menandaskan ini juga yang akan dia sampaikan nanti kepada Wakil Presiden Budiono saat berkunjung pada 5-6 November nanti. Termasuk pula hasil pertemuan Forum KTI V tersebut. "Isu ini yang akan kita akan sampaikan, juga hasil yang dicapai KTI ini akan saya bawakan kepada beliau saat kunjungan nanti," janjinya. Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan ketimpangan antara Indonesia Barat dan Timur sangat lebar. Banyak hal, kata dia, dinama Indonesia Timur tertinggal, padahal sumberdaya alamnya sangat besar, yakni 70 persen dari kekayaan alam nasional. Dan penduduknya cuma 30 persen dari total penduduk Indonesia. "Kebalikannya 70 persen penduduk ada di Indonesia Barat, tetapi kekayaannya 30 persen dari kekayaan alam nasional. Jadi kesimpulannya kita sedikit tetapi kita miskin diatas kekayaan sendiri," katanya. Dia menambahkan, "Tetapi kita tidak perlu menangisi diri sendiri, kita harus bangkit, bangkit dan bekerjasama, bergandeng tangan, tukar pengalaman saling membantu." Spesialist sektor publik dari Bank Dunia (World Bank) Jana Ferdinandus Hertz, kepada Ambon Ekspres mengatakan, forum KTI sangat berguna bagi daerah-daerah yang ada di kawasan tersebut. Dengan forum ini masing-masing akan membuka wacana dan solusi cerdas mereka. "Jangan jadi unggulan satu daerah saja, tetapi jadi unggulan yang menyebar kemana-mana," katanya. Menurutnya, kemiskinan juga dipicu oleh porsi dana pemerintah masih diprioritaskan untuk belanja pemerintah dibanding untuk publik. "Saya harap piramida ini berubah, tidak lagi 60 persen untuk administrasi dan sebagainya, lalu 40 persen untuk belanja publik tetapi sebaliknya, 60 persen diperuntukkan untuk publik agar masyarakat merasakan manfaatnya," ujar Hertz. Sebaliknya kontrol publik atas pengelolaan anggaran oleh pemerintah mesti dilakukan secara ketat. "Dimana-mana pasti ada korupsi, hanya bagaimana masyarakat madani (civil society) ini diberdayakan jika kita fokus ditambah pembelanjaan publik yang lebih besar, saya kira kemajuan luar biasa akan terjadi (kemiskinan dapat ditekan)," katanya. Di tempat terpisah, salah satu anggota DPRD Maluku, Taher Hanubun mengaku, kebijakan pemerintah provinsi melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memanilisir angka kemiskinan yang semakin tinggi belum menunjukan hasil. ‘’Bahkan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku termiskin ke tiga secara nasional," katanya.
sumber www.ambonekspres.com
